UU Baru & Peran Militer: Antara Efisiensi dan Kekhawatiran Demokrasi

Coba bayangkan jika setiap masalah di negeri ini—macet, bencana, konflik sosial—bisa diselesaikan dengan cepat dan disiplin ala militer. Terdengar ideal, bukan? Tapi tunggu dulu, bagaimana dengan kebebasan, partisipasi publik, dan demokrasi yang selama ini kita jaga? Itulah pertanyaan besar yang muncul setelah keluarnya Undang-Undang baru yang memperluas peran militer ke urusan sipil. Isu ini bukan cuma tentang hukum, tapi tentang arah bangsa. Mari kita kuliti bersama: apa pro-kontranya, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana seharusnya kita menyikapi?

Permasalahan yang Muncul

Dengan UU ini, militer kini bisa ikut masuk ke ranah sipil: mulai dari pembangunan infrastruktur, pengelolaan bencana, sampai penanganan keamanan sosial. Pertanyaannya, apakah lembaga sipil dianggap tidak cukup mampu? Atau ini hanya strategi untuk mempercepat proses pembangunan?

Bagi sebagian kalangan, aturan ini mengingatkan pada masa ketika militer begitu kuat dalam urusan politik. Bagi kalangan lain, aturan ini dianggap realistis karena dunia memang semakin tidak aman.

Argumen Pendukung

Mereka yang pro pada aturan ini biasanya menyebut tiga alasan utama:

1. Kecepatan Eksekusi – Militer terbiasa dengan disiplin dan struktur komando yang jelas. Tidak ada birokrasi berbelit.

2. Akses Logistik – Militer punya jaringan logistik luas, bahkan ke daerah terpencil yang sulit dijangkau sipil.

3. Pengalaman Nyata – Dalam banyak bencana, militer sering jadi pihak yang paling cepat dan efektif bekerja.

Kekhawatiran yang Ada

Namun, kekhawatiran tetap besar:

• Demokrasi Bisa Melemah: Jika sipil terlalu bergantung pada militer, ruang demokrasi bisa menyempit.

• Tumpang Tindih Peran: Polisi dan kementerian sipil bisa kehilangan otoritas.

• Trauma Historis: Masa lalu dominasi militer masih segar dalam ingatan masyarakat.

Dampak Bagi Kehidupan Sehari-hari

Jika peran ini diperluas tanpa batasan jelas, masyarakat bisa merasakan dampak:

• Kebijakan publik bisa diwarnai pendekatan militeristik yang kaku.

• Kritik terhadap pemerintah bisa lebih mudah ditekan dengan dalih keamanan.

• Tapi di sisi lain, masyarakat juga bisa menikmati respons cepat dalam hal bencana atau pembangunan.

Belajar dari Negara Lain

• Thailand: Militer yang terlalu dominan sering memicu kudeta.

• AS: Militer berperan besar, tapi ranah sipil tetap dikontrol lembaga sipil.

• Indonesia: Punya kesempatan belajar agar tidak jatuh ke pola lama, dengan memadukan kedisiplinan militer dan partisipasi sipil.

Apa Jalan Tengahnya ?

1. Batasan Peran yang Tegas – Militer boleh ikut, tapi hanya dalam hal yang jelas, misalnya bencana atau pembangunan di daerah sulit.

2. Akuntabilitas Publik – Setiap kegiatan militer di ranah sipil harus dilaporkan terbuka.

3. Penguatan Lembaga Sipil – Pemerintah harus serius memperkuat kapasitas sipil agar tidak kalah pamor.

Mengapa Masyarakat Harus Peduli ?

Karena ini bukan sekadar urusan elit politik. UU ini akan memengaruhi kehidupan sehari-hari: dari kebebasan berbicara, pembangunan di daerahmu, hingga cara negara mengatur keamanan. Jika kita diam, keputusan besar bisa meluncur tanpa koreksi.

Penutup (CTA)

Isu ini tidak boleh dibiarkan jadi wacana elit semata. Kita sebagai masyarakat harus ikut bersuara. Pilihannya ada di tangan kita: apakah UU ini akan jadi peluang emas memperkuat bangsa, atau justru jebakan yang membuat kita mundur ke belakang?

Mari kawal bersama, demi Indonesia yang kuat sekaligus demokratis.