Pajak, Keadilan, dan Rp 5,1 Triliun yang Akhirnya Kembali

Apa jadinya jika yang miskin rajin bayar pajak, tapi yang kaya justru mengemplang? Rasa keadilan kita pasti terkoyak. Itulah yang selama ini terjadi: rakyat kecil patuh, tapi segelintir orang dengan kekayaan besar justru mencari celah untuk lolos.
Namun kali ini ada kabar yang menyalakan harapan. Sebanyak 84 pengemplang pajak akhirnya membayar Rp 5,1 triliun ke negara. Meski jumlah ini belum sebanding dengan total potensi kebocoran, setidaknya langkah ini menandai awal perubahan. Pertanyaannya: cukupkah satu langkah ini untuk mewujudkan keadilan fiskal?

Permasalahan: Ketimpangan Pajak di Indonesia

Indonesia sering menghadapi dilema. Penerimaan pajak menjadi tulang punggung APBN, tapi masih jauh dari target optimal.
Di sisi lain, banyak perusahaan besar atau individu kaya yang justru menghindar. Mereka punya akses ke konsultan, celah hukum, hingga jaringan internasional. Sedangkan rakyat biasa tidak punya pilihan selain patuh.

Fakta: Rp 5,1 Triliun Terkumpul

Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa 84 pengemplang pajak telah melunasi sebagian kewajibannya. Totalnya Rp 5,1 triliun.
Uang ini bukan angka kecil. Setara dengan anggaran pembangunan ribuan puskesmas, atau pembiayaan beasiswa untuk generasi muda.

Mengapa Mereka Mengemplang?

Alasan utama biasanya berkisar pada:

1. Mencari keuntungan lebih besar dengan mengurangi kewajiban.

2. Memanfaatkan celah regulasi yang rumit.

3. Kurangnya rasa takut terhadap sanksi hukum.

4. Budaya elitis yang menganggap pajak hanya beban, bukan kontribusi.

Dampak Jika Pajak Tertagih

Kembalinya Rp 5,1 triliun memberi gambaran bagaimana jika pajak benar-benar optimal.

• Negara bisa memperkecil defisit anggaran.

• Layanan publik bisa lebih cepat berkembang.

• Ketimpangan sosial bisa ditekan, karena beban pajak dibagi adil.

Analisis: Titik Balik atau Sekadar Gimik?

Pertanyaan kritisnya: apakah langkah ini akan konsisten? Atau hanya gebrakan sesaat untuk menarik perhatian publik?
Jika berlanjut, ini bisa jadi titik balik menuju keadilan fiskal. Jika berhenti, maka hanya akan menjadi catatan kecil tanpa perubahan nyata.

Solusi: Keadilan Fiskal yang Nyata

Untuk memastikan langkah ini tidak sia-sia, pemerintah perlu:

1. Memperkuat law enforcement – tidak ada lagi tebang pilih.

2. Membuka akses informasi agar publik tahu siapa pengemplang.

3. Memberikan insentif kepatuhan – misalnya pengurangan sanksi bagi yang taat lebih awal.

4. Mengubah mindset bahwa pajak adalah kontribusi sosial, bukan beban.

Call to Action (CTA)

Rp 5,1 triliun dari 84 pengemplang pajak hanyalah permulaan. Kita sebagai masyarakat tidak boleh diam. Kita harus ikut mengawasi, bersuara, dan memastikan uang itu kembali untuk kesejahteraan bersama.

Jika bukan kita yang menuntut keadilan fiskal, siapa lagi? Mari kawal bersama agar pajak benar-benar jadi alat keadilan, bukan sekadar kewajiban di atas kertas.